 |
| Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan niatnya untuk mempercepat pembangunan di kawasan eks Karesidenan Pati dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 461 miliar |
Kudus - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan niatnya untuk mempercepat pembangunan di kawasan eks Karesidenan Pati dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 461 miliar. Informasi ini disampaikan langsung pada acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kudus pada hari Selasa (26/5/2026).
Luthfi menekankan pentingnya merencanakan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif dari masyarakat, agar semua usulan terlihat nyata berdasarkan apa yang diperlukan oleh komunitas setempat.
“Musrenbang memang sudah dilaksanakan, tetapi kami ingin mendengar langsung mengenai kebutuhan yang ada di daerah,” kata Luthfi di hadapan para kepala daerah, anggota DPRD, dan perwakilan organisasi perangkat daerah se-eks Karesidenan Pati.
Ia menginformasikan bahwa anggaran sebesar Rp461 miliar dibagi untuk lima daerah, yaitu Kabupaten Jepara Rp81 miliar, Kudus Rp123 miliar, Pati Rp98 miliar, Rembang Rp68 miliar, dan Blora Rp80 miliar.
Menurutnya, anggaran ini adalah komitmen final pemerintah provinsi untuk mendukung akselerasi pembangunan kawasan Pantura timur di Jawa Tengah.
“Kudus mendapatkan alokasi terbesar sebesar Rp123 miliar. Ini sudah pasti, tidak perlu diperdebatkan lagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dari pemerintah daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih ada. Ia berharap setiap pejabat publik tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga dapat menciptakan inovasi untuk memperkuat perekonomian daerah.
Ia memberikan contoh keberhasilan Jawa Tengah yang berhasil menarik investasi hingga Rp16 triliun dalam satu malam melalui forum investasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, prestasi ini menunjukkan bahwa daerah perlu berperan aktif dan kreatif.
“Kita tidak boleh jadi seperti menara gading. Harus inovatif dan berani melakukan terobosan,” ujarnya.
Di tengah tantangan geopolitik global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta perang dagang yang terjadi, Luthfi menyebutkan bahwa ekonomi Jawa Tengah masih terbilang stabil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 tercatat 5,89 persen, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Selain dari segi ekonomi, angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah juga disebutkan mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,32 persen, sedangkan angka kemiskinan menurun menjadi 9,39 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mulai mengarahkan fokus pembangunan tahap kedua di tahun 2027 dengan tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor pariwisata dinilai memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi yang signifikan. Pada tahun 2025, sektor penyediaan akomodasi dan konsumsi diperkirakan tumbuh mencapai 10,60 persen, mengungguli beberapa sektor lainnya.
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah pun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan diperkirakan mencapai 74,4 juta orang, dengan kontribusi ekonomi sektor pariwisata mencapai Rp72,62 triliun.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah mempersiapkan berbagai program seperti pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan konten kreator desa wisata, serta penguatan ekonomi kreatif yang berbasis lokal.
Khusus untuk wilayah Jekuti dan Banglor yang mencakup Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai proyek strategis, termasuk peningkatan jalan antarwilayah, pengembangan wisata religi, serta penyediaan akses internet di desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan bahwa isu utama masyarakat saat ini masih berkaitan dengan kesempatan kerja dan kenaikan harga barang pokok.
Menurut hasil evaluasi DPRD Jawa Tengah, masalah ekonomi menjadi keluhan terbesar dari masyarakat dengan persentase hingga 57 persen.
"Yang paling dirasakan oleh komunitas adalah tingginya angka pengangguran, peluang kerja, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas meningkatnya investasi di Jawa Tengah pada tahun 2025 yang dikatakan sebagai salah satu yang terbesar di tingkat nasional. Namun, ia berharap investasi ini benar-benar dapat memberikan dampak positif berupa terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat.
"Pembangunan seharusnya menghasilkan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga," ujarnya.
Sarif juga mendorong agar terdapat keselarasan antara program dari pemerintah daerah dan usulan dari DPRD, sehingga setiap kebijakan pembangunan memiliki sasaran yang jelas, terutama dalam usaha untuk mengurangi angka kemiskinan.
0 Komentar